MIFJANAHGANDOL – Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Madrasah Materi Pembinaan Kerjasama Dengan Komite Madrasah – Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah telah berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang berkualitas melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, tetapi kenyataannya, belum cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan salah-satunya membangun kerjasama dengan masyarakat melalui komite madrasah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kerjasama stake-holder pendidikan diatur dalam konstitusi yang terwujud melalui ketetapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 56 ayat 1: “Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”.

Komite madrasah dibentuk untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan, artinya komite madrasah dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide atau gagasan-gagasan yang inovatif demi kemajuan suatu madrasah termasuk didalamnya melakukan pengawasan pembelajaran terhadap siswa di madrasah yang menjadi tanggung jawab komite.

peran komite madrasah sebagai lembaga yang memberikan bantuan baik fisik maupun non fisik berupa fasilitas belajar serta bantuan biaya pendidikan, dengan begitu, hubungan kerjasama yang dapat dilakukan oleh komite termuat pada tugas komite sebagai mitra sekolah/madrasah mendukung pendidikan. Menurut Kepmendiknas No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 lampiran II, komite sekolah berperan: (1). Pemberi pertim-bangan ( advisory agency ) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2). Pendukung ( suppoting agency ), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3). Pengontrol ( controlling agency ) dalam rangka transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

BACA JUGA:   Prosedur Penyusunan Kisi-kisi Soal Ujian Madrasah (UM) Tahun 2022

Penyelenggaraan pendidikan di madrasah tidak terlepas dari peran komite karena komite madrasah memiliki kepentingan untuk menentukan nasib sekolah sehingga komite punya kewajiban dan hak untuk mengetahui tentang kebutuhan belajar di madrasah dan memediasikannya kepada masyarakat. Terhadap informasi itu, masyarakat akan mencari solusi terhadap peningkatan mutu belajar di sekolah/madrasah. Komite madrasah perlu meningkatkan perannya sebagai mitra madrasah, aktif bekerjasama dengan madrasah memberikan arahan, support, control, mediator pelaksanaan belajar di sekolah/madrasah.

Terbentuknya komite sekolah pada satuan lembaga pendidikan diharapakan dapat memotivasi kepedulian masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama dalam membantu pembiayaan yang dibutuhkan oleh madrasah tersebut. Selain itu, komite sekolah juga dituntut untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kelompok dalam penyediaan dana sebagai usaha memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ada di madrasah yang bersangkutan dengan demikian apapun kebutuhan yang ada di madrasah dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan dapat terpenuhi dengan adanya dana yang memadahi.

Sekolah/madrasah merupakan lemabaga formal yang berfungsi sebagai “ mitra kerja” dengan keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tugas membentuk warga masyarakat dan warga negera seperti yang terdapat dalam tujuan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya memberdayakan masyasrakat, salah satunya adalah komunitas yang tergabung dalam komite madrasah, secara optimal. Hal ini penting, karena sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di sisi lain, masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan. Jalinan semacam itu dapat terjadi jika madrasah dapat membangun hubungan yang saling menguntungkan (mutua-lisme) dengan masyarakat seperti komite madrasah.

BACA JUGA:   Administrasi Program Kegiatan PAS (Penilaian Akhir Semester) Semester Ganjil

Kepala sekolah/madrasah sebagai pimpinan di suatu lembaga, memiliki peran sangat penting dalam melaksanakan kerjasama dengan komite sekolah, tentu harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan manajerial dan pengawasan dibidang kerjasama dengan komite, beberapa komponen yang harus dimiliki dan dikuasai oleh kepala sekolah/madrasah diantaranya adalah:

  1. Struktur Organisasi
  2. SK Pengurus Komite Sekolah/Madrasah
  3. Program Kerja Komite
  4. Pelaksanaan Perogram Kerja
  5. Notula Rapat dan Daftar Hadir
  6. Buku Kas Komite Sekolah
  7. Buku Penerimaan Uang, Barang, dan Jasa Masyarakat
  8. Laporan Program Kerja
  9. Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL)
  10. Dokumen Kegiatan Komite
  11. Ada Ruang Kerja Komite Sekolah

Dalam konteks pengawasan satuan pendidikan, dimensi perbaikan lebih ditonjolkan dibanding dimensi penilaian semata. Hal ini karena proses pendidikan tidak dapat disamakan dengan proses produksi barang/jasa dalam sebuah perusahaan atau penyelesaian pekerjaan pada sebuah proyek.

Pendidikan mengolah (mentransformasikan) manusia untuk berubah dan bertambah dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki, sehingga sifatnya lebih abstrak dan tidak mudah diukur secara utuh. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pendidikan lebih bersifat pembinaan dan bimbingan yang ditujukan pada perbaikan pelaksanaan.

Meski pun demikian, dalam sebuah pengawasan tetap diperlukan adanya instrumen yang disusun dari standar atau kriteria yang ditetapkan. Justru dalam pendidikan yang abstrak itu, melalui instrumen pengawasan target penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan menjadi observable dan measurable (dapat diamati dan diukur). Di sinilah diperlukan kemampuan pengawas satuan pendidikan untuk menyusun atau mengembangkan instrumen pengawasan sebagaimana dimaksud.

Pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dengan optimal. Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme pengawas sekolah maka perlu dilaksanakan pengembangan profesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks dan untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien dan produktif.

BACA JUGA:   Download Aplikasi BTQ dan Praktek Ibadah Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2021

Download Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Madrasah Materi Pembinaan Kerjasama Dengan Komite Madrasah

Selengkapnya File Instrumen Pengukuran Kinerja Kepala Madrasah Materi Pembinaan Kerjasama Dengan Komite Madrasah, dapat di Download melalui link di bawah ini:

Demikian, semoga bermanfaat.

Jika Bapak/Ibu ingin mendapatkan pemberitahuan langsung mengenai artikel terbaru di facebook dari website kami, silakan dapat klik IKUTI pada halaman kami MIFJANAHGANDOL

Ingin mendapatkan Informasi Terbaru setiap hari dari kami, silakan>> 

Protected by Copyscape

By admin